Puskesmas
pembantu adalah unit sederhana yang membantu melaksanakan kegiatan pelayanan
yang dilakukan puskesmas dalam wilayah kerja yang lebih kecil. Meski
penyelenggaraan pelayanan di puskesmas pembantu menjadi kunci dalam memperluas
jangkauan pelayanan dasar, jarang mendapat perhatian kebijakan di tingkat local
maupun kabupaten. Koordinasi menjadi kunci keberhasilan upaya kesehatan antara
pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini ingin melihat apakah koordinasi
kegiatan puskesmas pembantu dengan puskesmas dan masyarakat telah berjalan
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan.
Metode
Penelitian Penelitian ini merupakan studi kasus yang berusaha mempelajari tiga
puskesmas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap petugas, kepala
puskesmas, kader sehat, anggota PKK, dukun bayi, wali nagari dan wali jorong.
Hasil
Penelitian Pemanfaatan puskesmas pembantu masih rendah, faktor yang mempengaruhinya
adalah usia petugas yang masih muda, pengalaman kerja pendek, status
kepegawaian dan keberadaan petugas dilokasi. Koordinasi petugas puskesmas
pembantu dengan intraorganisasi sudah berjalan dengan baik, sedangkan
koordinasi interorganisasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi
dengan dinas kesehatan hanya masalah logistic pelayanan, masalah ketidakmampuan
tenaga puskesmas pembantu untuk berada di lokasi belum menjadi agenda yang
dibahas dalam koordinasi. Koordinasi antara petugas puskesmas dengan wali
nagari juga belum berjalan, tanggung jawab bersama akan kesehatan belum ada.
Kegiatan pelayanan kesehatan belum menjadi upaya bersama dengan masyarakat.
Kesimpulan:
Koordinasi antar organisasi baik dinas kesehatan, puskesmas dan masyarakat sangat
perlu untuk memecahkan masalah di bidang pelayanan kesehatan. Peningkatan
keterampilan petugas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja puskesmas pembantu.
0 komentar:
Posting Komentar