43) Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.

Bendera Organisasi Papua MerdekaOPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.
Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN

Reformasi: Suatu perubahan tatanan perilaku kehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara hukum menunjukan kea rah perbaikkan. Tujuan Reformasi: Memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan pancasila dan uud’45 dlm bidang politik, ekonomi,social, hukum. Jelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya reformasi: a. Pemerintah orde baru menjalakan system pemeritahan sentralistis b. Berbagai macam penyelewengan pancasila dan UUD’45 c.
Soeharto memimpin terlalu lama (32 tahun) d. Selama orde baru berkuasa, kehidupan politik di Indonesia mengalami banyak pengekangan Sebutkan tokoh reformasi: Amien Rais, Abdurahman Wahid/Gusdur, Sri sulta Hamengkubuwono X, Megawati Soekarno Putri. Filosofi Reformasi: Agar tujuan nasional bangsa indo tercapai, reformasi ind hrs menggunakan dasar filsofi reformasi yaitu pancasila (UUD) krn terbukti pancasila amat ampuh/efektif dalam mempersembahkan bangsa Agenda Reformasi Mahasiswa: a, Adili soeharto dan kloni-kloninya b, Amandemen UUD 1945 c, Penghapusan Dwi Fungsi abri d, otonomi daerah yang seluas-luasnya e, Supremasi hukum f, pemerintah yang bersih dari KKN Jelaskan jiwa reformasi: a. Filosofi pancasila adl hal yang mendasari reformasi b. Pemilihan seorang pejabat hrs didasari pd kemampuan & prestasi dr yang bersangkutan c. Pemerintah dikelolah scra transparan agr dpt dipertanggung jawabkan kpd maskyarakt d. Menerima kritik/saran scr terbuka demi kepentingan umum e. Jujur dlm melaksanakan tgs yg dipercayakan oleh masyarakat f. Adanya keseimbangan antara iptek dan keimanan/ketakwaan Kronologi peristiwa penting mei 1998 12 mei’98 -> aksi unjuk rasa mahasiswa universitas trisakti 13,14 mei’98->di jaktarta dan sekitarnya trjadi kerusuhan massal 19 mei’98->berbagai mahasiswa dijakarta menduduki gedung dpr/mpr 20 mei’98->pres soeharto ingin membentuk dewa reformasi 21 mei’98->Pres soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden Langkah BJ Habibie: a, perbaikkan ekonomi b, pembentukan kabinet reformasi c, Reformasi dibidang politik d, kebebsan menyapaikan pendapat e, melikuidasi beberapa bank bermasalah f, menaikkan nila tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah Rp. 10.000,- Tuntutan dari mahasiswa dan oraganisasi massa pada saat siding istimewa A, Menolak dwi fungsi ABRI b, Pemilu langsung umum bebas rahasia(luber) dan jujur adil (jurdil) C, adili Suharto dan kroni-kroninya d,Hapuskan kkn e, otonomi daerah yang seluas-luasnya f, hapuskan p4 g, pementukan pemerintahan yang bersih dari kkn Kesepakatan ciganjur: a.Mengupayakan terciptanya persatuan dan kesatuan nasional b.Menegakkan kembali kedaulatan rakyat c.Melaksanakan desentralisasi pemerintahan sesuai otonomi daerah d.Melaksanakan reformasi sesuai kepentingan generasi baru bangsa e.Melaksanakan pemilu luber dan jurdil u/ mengakhiri masa pemerintahan transisi f. Menghapuskan dwi fungsi abri scr bertahap g.Mengusut pelaku kkn mulai dari presiden dan kroni-kroninya (tmn/keluarga) h.Mendesak semua anggota PAM swakarsa u/ mengundurkan diri Insiden 12 November 1998 Aksi damai kegedung MPR,DPR dilawan dgn kekerasan o/ aparat, aksi ini didukung o/ gusdur dan megawati, kedua tokoh ini menyeruhkan agar mahasiswa ataupun masyarakat tetap menjaga ketengan dan kekompakkan. Tragedi Smanngi 13 November 1998 Demokrasi dilakukan o/ mahasiswa dan maskyarakat didepan universitas Admajaya pada sore hari pukul 15.00, datanglah lapisan baja milik aparat keamanan berusaha membubarkan mahasiswa.Mahasiswa sudah mundur di kampus ahmadjaya, namun tetap ditembak oleh aparat sehingga menimbulkan korban yang banyak.

Pemilu tahun 99 a.Sifat langsung,umum,bebas,rahasia,jujur,dan adil b.dilaksanakan pada 7 juni 1999 c.Mencabut 5 paket uu ttg politik d.ditangani KPU (bukan PU) e.Hasil partai yg mendapatkan suara terbanyak PDIP, Golkar, PKB,PAN Hasil siding umum MPR 99? a.MPR terbentuk melalui pemilu 99 & b’hsl menetapkan GBHN b.Memilih pres(gusdur) dan wapres (megawati) c.Melaksanakan amandemen uud 1945 Kebijakan Megawati? a.Meminta penundaan hutang luar negri, memutuskan hubungan dengan imf b.Krisis ekonomi di ind, pendapatan perkapital 465 dolar as dpt ditingkatkan menjadi 930 dollar as c.Meningkatkan pertumb. Ekonomi dan menekan inflasi dengan melakukan privasi bumn d.Meningkatkan kinerja ekspor e.Melakukan pemberantasan korupsi dg membentuk KPK Progam 100 hari SBY a.Melakukan penjadwalan pembayaran hutang b.meningkatakan volume ekspor c. mengurangi subsidi bbm, dgn menaikkan harga bbm dan gas d.Khusus daerah aceh, memperpanjang status darurat sipil & melakukan perjanjian damai dgn GAM e.26 desember tsunami,di aceh dibentuk badan rekonstruksi pembangunan aceh Dampak negative dr penafsiran yg keliru ttg otonomi daerah a.Tmb wacana u/ memisahkan dri dari MKRI b.Mengutamakan daerah isme c.Menolak pemekaran wilayah d.Menolak aturan-aturan dari pusat e. Penyimpangan penggunakan APBD f.Hub gubenur & kota madya &kabupaten tdk harmonis

Hasil siding istimewa’98 Tujuan: u/ membuka kesempatan menyampakiakn aspirasi rakyat Dilaksanakan: 10-13 Nov 1998 Demonstrasi tdk hanya dilakukan mahasiswa tp sekelompok massa yg menginginkan perubahan HasiL: Memutuskan 12 keteteapan Tap MPR No. X/MPR/1998 ttg pokok-pokok reformasi pembangunan dlm rangka penyelamatan Tap MPR No. XI/MPR/1998 ttg penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi,nepotisme Tap MPR No. XIII/MPR/1998 ttg pembatasan masa jabatan persiden dan wapres RI Tap MPR No. XV/MPR/1998 ttg penyelenggaraan otonomi daerah Tap MPR No. XVI/MPR/1998 ttg politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi Konflik dimasy pada masa reformasi: GAM-> Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. OPM-> Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. .Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.